Team Volley RW.013 Tengah berlaga, melawan Team Volley RW.011 dalam Turnamen Bola Volley Tegal Cup 2010 (Juni 2010)

Posyandu 013

Tim Penggerak PKK sekaligus Kader Posyandu Melati RW-013,berpose bersama dalam satu kesempatan (2010)

Komisi X: Penyaluran Dana BOS Lewat APBD Lebih Berbahaya

Pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kini dari bendahara pemerintah pusat, bantuan diserahkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Sistem baru ini harus diawasi secara ketat karena dinilai rawan penyimpangan di daerah.

"Penyaluran BOS sekarang ini bisa lebih berbahaya kalau tidak diawasi betul-betul karena lewat Pemkab dulu (APBD)," ujar anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian kepada detikcom, Selasa (28/12/2010).

Komisi X meminta pemerintah pusat membuat sistem monitoring yang handal dan selalu bisa diakses. Hal ini penting agar pengawasan dana BOS bisa diawasi setiap saat.

"Makanya masyarakat harus dapat informasi yang benar untuk bisa mengawasi dengan baik," terang politisi Golkar ini.

Komisi X pun berjanji untuk terus mengawasi penyaluran dana BOS ini. Secara periodik, DPR akan mengecek proses penyaluran maupun penggunaannya.

"Perlu ada evaluasi periodik juga, sehingga jika ada kebijakan yang salah bisa segera dikoreksi," tambah dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bersama Kemenkeu, dan Kemendagri, sepakat mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2011 mendatang. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah mengubah mekanisme penyalurannya.

"Untuk tahun ini mekanisme penyaluran akan kita ubah. Kalau dulu dari Kemendiknas kemudian ke sekolah-sekolah, sekarang kita hanya mengawasi karena penyaluran langsung dari bendahara negara dikirim ke kabupaten/kota melalui mekanisme APBD lalu disalurkan sekolah-sekolah penerima dana BOS," ujar Mendiknas M Nuh, saat jumpa pers di Gedung Kemendiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2010) kemarin.(Detik/rahmadian)

Natal 2010

selamat natal bagi yang merayakan dan tahun tahun baru. smoga kebahagiaan slalu ada dihati kita smua dan keinginan untuk berbagi.

Merokok Bikin Wajah Perempuan Lebih Tua

Bahaya merokok tentu sudah dipahami semua orang, namun sebagian besar dari mereka belum rela berpisah dengan rokoknya. Oleh karena itu para peneliti terus berusaha keras menemukan cara untuk lebih menyadarkan efek merokok bagi pengisapnya. Khususnya untuk perempuan, bagaimana jika rokok itu bisa memengaruhi rona wajahnya?

Kini, peneliti dari University of Staffordshire menggunakan software progresi usia untuk menunjukkan bagaimana raut muka perempuan jika ia berhenti merokok, dan bagaimana jika ia tak mau berhenti merokok. Penelitian yang didanai oleh Stoke-on-Trent Primary Care Trust ini dinilai cukup berhasil, setidaknya melihat dua pertiga dari 47 perempuan partisipan mengatakan akan berhenti merokok sebagai konsekuensi langsungnya.

"Secara umum, perempuan itu sangat peduli dengan pengaruh penuaan pada wajah mereka, dan secara khusus bagaimana pengaruh tambahan dari rokok terhadap kulit mereka," kata pemimpin proyek ini, Profesor Sarah Grogan.

Tentu saja, penelitian tidak berhenti sampai di situ saja. Tim Grogan berencana untuk mengevaluasi kembali para partisipan dalam enam bulan, untuk menentukan kesuksesan teknik ini. Namun, feedback awal membuktikan bahwa teknologi ini perlu digunakan secara lebih luas untuk mencegah bertambahnya jumlah perokok.

"Banyak yang mengalami reaksi kejut secara fisik, salah satunya mual, ketika melihat bagaimana jadinya wajah mereka jika terus merokok," kata Grogan. (kompas)

Monorel Serpong-Bandara Didukung 14 Stasiun

Stasiun akan dibangun mulai dari Rawabuntu Serpong hingga ke Terminal 3 Bandara.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana membangun jalur Monorel yang membentang dari Serpong hingga Bandara Soekarno Hatta. Panjangnya 28 kilometer. Sedikitnya akan ada 14 stasiun (titik perhentian) pendukung yang akan dibangun.

"Dalam prarencana pembangunan, monorel akan melintasi 14 stasiun perhentian untuk mengangkut penumpang," ujar Kepala Dinas Perhubungan Tangerang Selatan, Agus Mulyadi, Kamis 16 Desember 2010.

Titik-titik stasiun antara lain, Rawa Buntu-Griya Loka-BSD Junction-WTC Serpong-Serpong Times Square-Kota Modern-Tangerang-Mekar Wangi-Garuda-Terminal 1-Terminal 2, dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Stasiun ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pembangunan jalur Monorel ini merupakan bagian dari rencana pembangunan transportasi makro Tangerang, Depok, dan DKI Jakarta di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan.

"Lintas kota - kabupaten dan lintas propinsi, Banten - DKI. Karena itu Kewenangannya ditarik ke tingkat nasional," ujar Pjs Walikota Tangerang Selatan, Eutik Suarta.

Mengenai anggaran dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Monorel ini, Eutik mengungkapkan masih menjadi materi pembahasan lembaga pemerintahan terkait.

Diharapkan, peningkatan jalur transportasi ini mampu mengantisipasi permasalahan jalur transportasi masyarakat Tangerang Selatan yang disebabkan melonjaknya pertumbuhan penduduk.

Selain masalah transportasi, pada tahun 2011, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memprioritaskan pada penuntasan masalah sampah, pendidikan serta pengangguran. (Viva)

Tiga Potensi Masalah Jika Premium Dibatasi

Satu di antaranya potensi kebangkrutan pengusaha SPBU karena kalah bersaing dengan asing.

Rapat pembahasan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi antara pemerintah dan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penundaan implementasi program itu pada akhir kuartal pertama atau Maret 2011. Keputusan itu mundur dari usulan pemerintah pada 1 Januari 2011.

Namun, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam keterangan di Jakarta, Rabu malam, 15 Desember 2010, terdapat tiga potensi masalah jika pengaturan BBM bersubsidi dilakukan:

1. Timbulnya pasar gelap BBM bersubsidi. Karena angkutan umum berubah menjadi pengecer BBM, atau ada dugaan 'kongkalikong' di tingkat petugas SPBU dengan konsumen tertentu jika tidak ada pengawas lapangan.

2. Kebangkrutan pengusaha SPBU mitra PT Pertamina, yang diikuti kerugian BUMN minyak itu di sektor hilir, jika kalah bersaing dari sisi harga atau kualitas dengan SPBU asing.

3. Kerugian UKM yang menggunakan kendaraan pelat hitam sebagai modal usahanya.

Untuk mengantisipasi tiga potensi masalah itu, F-PPP mengusulkan hal-hal berikut:

1. Masalah pertama.
- Estimasikan kebutuhan BBM bersubsidi per kabupaten yang di-breakdown kepada setiap SPBU berdasarkan pola penggunaan angkutan umum selama ini.
- Jika terdapat penggunaan yang melampaui estimasi, lakukan penyelidikan kepada SPBU, apakah wajar atau menyimpang. Jika menyimpang, tindak tegas oleh Pertamina dengan mencabut izin SPBU.
- Gunakan kartu kendali, manual atau elektronik. Dengan kartu ini, setiap angkutan umum pengguna BBM bersubsidi dikontrol pembeliannya. Jika melebihi kuota pembelian harian, maka pemilik angkutan umum ditindak tegas.

2. Masalah kedua.
Harus tetap ada proteksi kepada Pertamina sebagai state owned oil company dalam persaingannya dengan SPBU asing, apakah dalam bentuk proteksi perizinan SPBU atau proteksi fiskal.

3. Masalah ketiga.
Dibuat skema pengurangan dampak kerugian kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan kompensasi fiskal tertentu. (Viva)