Tiga Potensi Masalah Jika Premium Dibatasi

Satu di antaranya potensi kebangkrutan pengusaha SPBU karena kalah bersaing dengan asing.

Rapat pembahasan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi antara pemerintah dan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penundaan implementasi program itu pada akhir kuartal pertama atau Maret 2011. Keputusan itu mundur dari usulan pemerintah pada 1 Januari 2011.

Namun, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam keterangan di Jakarta, Rabu malam, 15 Desember 2010, terdapat tiga potensi masalah jika pengaturan BBM bersubsidi dilakukan:

1. Timbulnya pasar gelap BBM bersubsidi. Karena angkutan umum berubah menjadi pengecer BBM, atau ada dugaan 'kongkalikong' di tingkat petugas SPBU dengan konsumen tertentu jika tidak ada pengawas lapangan.

2. Kebangkrutan pengusaha SPBU mitra PT Pertamina, yang diikuti kerugian BUMN minyak itu di sektor hilir, jika kalah bersaing dari sisi harga atau kualitas dengan SPBU asing.

3. Kerugian UKM yang menggunakan kendaraan pelat hitam sebagai modal usahanya.

Untuk mengantisipasi tiga potensi masalah itu, F-PPP mengusulkan hal-hal berikut:

1. Masalah pertama.
- Estimasikan kebutuhan BBM bersubsidi per kabupaten yang di-breakdown kepada setiap SPBU berdasarkan pola penggunaan angkutan umum selama ini.
- Jika terdapat penggunaan yang melampaui estimasi, lakukan penyelidikan kepada SPBU, apakah wajar atau menyimpang. Jika menyimpang, tindak tegas oleh Pertamina dengan mencabut izin SPBU.
- Gunakan kartu kendali, manual atau elektronik. Dengan kartu ini, setiap angkutan umum pengguna BBM bersubsidi dikontrol pembeliannya. Jika melebihi kuota pembelian harian, maka pemilik angkutan umum ditindak tegas.

2. Masalah kedua.
Harus tetap ada proteksi kepada Pertamina sebagai state owned oil company dalam persaingannya dengan SPBU asing, apakah dalam bentuk proteksi perizinan SPBU atau proteksi fiskal.

3. Masalah ketiga.
Dibuat skema pengurangan dampak kerugian kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan kompensasi fiskal tertentu. (Viva)

600 Ribu Orang Meninggal Karena Rokok

Tahukah Anda bahwa kurang lebih 600 ribu orang meninggal akibat rokok setiap tahunnya? Fakta tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan baru-baru ini yang menyimpulkan bahwa 1 % dari seluruh kematian di dunia adalah kematian para perokok pasif.

Para peneliti memperkirakan kematian para perokok pasif sejumlah 379 ribu kematian akibat serangan jantung, 165 ribu kematian akibat sesak nafas, 36.900 kematian akibat asma dan 21.400 kematian akibat kanker paru-paru.

Para peneliti juga memperkirakan sebanyak 165 ribu anak meninggal karena menghirup asap rokok.

"Fakta perokok pasif ini membantu pemahaman kita terhadap bencana sesungguhnya dari tembakau," ucap Armando Peruga, ketua peneliti dari World Health Organization. Armando menambahkan bahwa perkiraan 605 ribu kematian perokok pasif juga harus ditambahkan dengan 5,1 juta kematian yang disebabkan oleh rokok.

Sebuah penelitian menemukan bahwa 40% anak-anak dan 30% orang dewasa secara teratur adalah perokok pasif. Ditambah lagi,sekitar 46 ribu kematian perokok pasif di dunia diakibatkan oleh serangan jantung.

Health Department Commisioner, Thomas Farley, menyatakan bahwa 7.500 penduduk yang berusia sekitar 35 tahun meninggal karena rokok dalam kurun tahun 2009, angka tersebut adalah 14% dari jumlah kematian di kota.

Sedangkan. Departemen Kesehatan menyatakan ada sekitar 1 juta perokok aktif di kota besar, termasuk 18 ribu siswa sekolah menengah atas. Bisa dibayangkan berapa banyak kepulan asap jika seluruh perokok dikumpulkan jadi satu bukan? Dan terlebih lagi, berapa banyak jumlah angka kematian yang akan terus meningkat.

Jadi, berhentilah merokok untuk membantu mengurangi jumlah kematian setiap tahunnya. Bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk orang-orang di sekitar yang Anda cintai. Say goodbye to cigarettes. (metro)

RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman Jadi UU

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Komisi V DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadi Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Undang-undang.

Saya berharap diundang-undangkannya RUU ini dapat memastikan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghuni rumah layak huni.

-- Suharso Monoarfa

Dengan diundang-undangkannya RUU ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman serta membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak huni.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenpera dengan agenda pembahasan RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12) sore.

Sekitar delapan fraksi yang ada dalam Komisi V DPR serta pemerintah berhasil mencapai mufakat untuk menjadikan RUU tersebut menjadi Undang-undang.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengungkapkan, setelah melalui proses diskusi yang panjang dan demokratis akhirnya RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini berhasil merumuskan berbagai pengaturan yang mampu menjawab tantangan dalam hal pemenuhan rumah.

“Saya berharap diundang-undangkannya RUU ini dapat memastikan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman serta membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak huni,” ujar Menpera Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait penyelesaian pembicaraan tingkat satu terhadap RUU Perumahan dan Kawasan permukiman di Senayan, Jakarta, Selasa (14/12) sore.

Menurut Menpera, kepastian akan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang bermutu, ramah lingkungan, terjangkau dan memenuhi ketentuan tata ruang sangatlah diperlukan mengingat lahan yang semakin berkurang. Selain itu, secara keseluruhan substansi pokok yang dinormakan dalam RUU ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk memperluas dan memperdalam jangkauan peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang perumahan dan permukiman.

RUU ini, imbuh Menpera, juga menegaskan komitmen yang kuat dari DPR untuk bersama-sama pemerintah mengkonsolidasikan penanganan kesejahteraan rakyat di bidang perumahan dan permukiman secara lebih sistemik, komprehensif, terstruktur dan terencana. Melalui RUU ini Menpera juga berharap pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian di kawasan perkotaan dan perdesaan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.

“Hasil pembahasan RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan kami sampaikan rincian pendapat akhir Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI sesuai jadwal yang ditentukan,” harapnya.

Dalam kesempatan itu Menpera juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan para anggota Komisi V DPR RI, panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja penuh dedikasi dan dinamis dalam merampungkan RUU ini.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga Pimpinan Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi mengungkapkan, proses pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman telah berlangsung secara mendalam dan argumentatif di dalam Panitia Kerja. Selain itu, Panitia Kerja beranggotakan 31 orang, yang terdiri dari 4 orang pimpinan dan 26 orang anggota komisitelah melaksanakan 11 (sebelas) kali pertemuan sejak September hingga Desember.

Yoseph menjelaskan, beberapa hal krusial yang memerlukan pendalaman materi dalam pembahasan RUU ini antara lain terkait hunian berimbang, penghunian bagi orang asing, pendanaan dan sistim pembiayaan, penyediaan tanah, kelembagaan, peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana.

“Hasil dari perbaikan dan penyempurnaan tersebut telah merubah substansi bab dan jumlah pasal dalam RUU Perumahan dan Permukiman dari usul inisiatif DPR-RI sebanyak 18 Bab dan 134 pasal menjadi 18 Bab dan 167 pasal,” tandasnya.(kompas)

Posyandu Tak Hanya Layani Imunisasi

Sebagai ujung tombak layanan kesehatan paling dasar, khususnya untuk anak-anak, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sudah diakui manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari tingginya kesadaran para ibu untuk membawa anak-anak mereka ke Posyandu. Umumnya anak yang rutin dibawa ke posyandu memiliki status gizi lebih baik.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Prof.Ali Khomsan, guru besar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, bekerja sama dengan produsen susu untuk anak, ditemukan 97 persen anak biasa dibawa ke posyandu setiap bulan.

Di posyandu, anak-anak bukan hanya akan mendapatkan imunisasi, tapi juga akan dipantau tumbuh kembangnya. "Peran posyandu sangat besar untuk mencegah gizi buruk dan gizi kurang. Kegiatan penimbangan yang dilakukan secara rutin bisa menemukan kasus-kasus gizi buruk itu dengan lebih cepat," kata Prof.Ali dalam acara peluncuran program Ayo ke Posyandu, Tumbuh Aktif Tanggap di Jakarta (13/12).

Sayangnya, angka kunjungan ke posyandu menurun drastis ketika anak berusia 5 tahun. "Para ibu yang disurvei itu kebanyakan masih memiliki anak batita sehingga mereka rajin ke posyandu sepanjang imunisasi masih diperlukan," kata dosen dari Fakultas Ekologi Manusia IPB ini.

Ia mengatakan, monitoring tumbuh kembang anak seharusnya tetap dilakukan meski mereka sudah lengkap program imunisasi. "Makin sering dibawa ke posyandu, monitoring pola makannya makin baik karena umumnya anak-anak balita sering susah makan," paparnya.

Penelitian yang dilakukan Prof. Ali itu dilakukan tahun 2009-2010 di 9 provinsi yang mencakup 22 kota. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah pengukuran langsung, dengan melibatkan 2.334 responden.

Secara umum, 78 persen anak berada dalam status gizi normal atau baik. Ini berarti masih ada 22 persen anak yang berstatus gizi buruk, lebih tinggi dari angka nasional atau sekitar 18,4 persen menurut Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dilakukan Kementrian Kesehatan RI.(kompas)

Menekan Gizi Buruk Melalui Posyandu

Sejak dirintis tahun 1983, hingga saat ini Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) membawa manfaat penting bagi rakyat. Walau sempat "mati suri" di awal tahun 2000, namun kini pemerintah berusaha mengampanyekan posyandu sebagai ujung tombak deteksi dini kesehatan rakyat, khususnya anak-anak.

Di Ibu Kota, revitalisasi Posyandu dilakukan sejak awal tahun 2006. Sejak itu jumlah posyandu yang aktif terus meningkat. Saat ini terdapat 350.000 posyandu, meski yang berfungsi baru sekitar 40 persennya.

Namun, sejauh ini revitalisasi tampaknya masih menemui kendala menyangkut jumlah tenaga medis yang tersedia, fasilitas dan kualitas kader posyandu. Penelitian yang dilakukan Prof.Ali Khomsan, dari Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Nestle Dancow Batita menemukan 80 persen ibu-ibu menganggap penyuluhan di posyandu lemah, baik dari sisi materi atau kualitas penyuluh.

Sebagian besar posyandu juga menempati lokasi seadanya. "Ada yang menggunakan tenda-tenda sederhana, menempati rumah pak lurah atau tempat lain dengan fasilitas terbatas," kata Prof.Ali dalam acara peluncuran program Ayo Ke Posyandu, TAT, di Jakarta (13/12).

Tri Komala, anggota kelompok kerja IV Tim Penggerak Pusat PKK mengatakan, para kader posyandu kebanyakan adalah para relawan yang bekerja sukarela tanpa bayaran. "Meski sukarela namun para kader ini harus menjalankan beberapa program, mulai dari imunisasi hingga pendidikan anak usia dini. Beban dan tanggung jawabnya besar," katanya dalam kesempatan yang sama.

Keberadaan posyandu, menurut Ali, merupakan garda terdepan untuk mencegah bayi gizi buruk dan gizi kurang. "Dengan menimbang anak secara teratur, status gizinya akan terpantau. Bila ada yang status gizinya di bawah, gizinya bisa dipulihkan melalui pemberian makan tambahan. Makin sering anak dibawa ke posyandu, makin besar peluangnya untuk berstatus gizi baik," papar dosen di fakultas ekologi manusia, Departemen Gizi Masyarakat IPB ini.

Ia mengatakan, masa tiga tahun pertama kehidupan bayi adalah masa paling penting dalam pertumbuhannya. Sel otak anak sampai usia 3 tahun akan berkembang baik jika mendapat asupan gizi yang baik. Jika anak mengalami gizi buruk di bawah usia 2 tahun, perkembangan kecerdasannya akan terganggu.

Edukasi para kader

Untuk meningkatkan fungsi posyandu, Nestle Dancow Batita melakukan program Ayo Ke Posyandu, Tumbuh, Aktif, Tanggap, (TAT) sejak tahun 2008. Menurut Rully Gumillar, consumer marketing manager Nestle Dancow, sampai saat ini program tersebut telah menjangkau lebih dari 10.000 kader posyandu di lebih dari 2.000 posyandu di 14 provinsi.

"Kami memberikan edukasi dan pelatihan kepada kader posyandu yang kemudian memberikan penyuluhan dan bantuan kepada para ibu untuk menggunakan 3 tanda TAT guna memantau tumbuh kembang bayinya yang berusia 1-3 tahun," kata Rully.

Selain penyuluhan mengenai pengetahuan nutrisi dasar, kader posyandu juga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya stimulasi batita melalui permainan. "Hasil penelitian kami menemukan kesadaran para ibu untuk memberikan stimulus berupa alat permainan kepada anaknya masih kurang. Sekitar 90 persen responden mengatakan mereka jarang memberi mainan," katanya.

Mayke S.Tedjasaputra, psikolog anak, mengungkapkan, selain asupan gizi yang seimbang, anak juga membutuhkan stimulasi yang tepat. "Permainan dan alat-alat mainan juga penting untuk membuat anak tumbuh aktif dan tanggap," katanya.

Interaksi orangtua dengan anak melalui kegiatan bermain, papar Mayke, akan merangsang pola pikir anak dan juga melatih kecerdasan emosi mereka. "Bermain itu sama pentingnya dengan pendidikan itu sendiri," katanya.(kompas)

Mendagri-PPDI Sepakat Sementara

RUU DESA

TRIBUN NEWS/DANY PERMAna

Setelah tiga jam melakukan dialog, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Mendagri Gamawan Fauzi akhirnya mencapai kesepakatan. Yakni, Mendagri akan menghilangkan diskriminasi di antara perangkat desa dengan sekretaris desa. Kemungkinan perangkat desa untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun terbuka.

Demikian diungkapkan Ketua Umum PPDI, Ubaidi Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Ada sutau kesepakatan. Dua bulan lagi kami ke sini dengan lima orang delegasi PPDI pusat. Secara nasional kami sepakat tidak ada unsur diskriminasi lagi," ucap Ubai kepada para wartawan.

Mendagri, lanjutnya, beritikad untuk menghilangkan diskriminasi antara sekretaris desa dan perangkat desa dalam hal pengangkatan PNS. "Kalau memang Sekdes jadi PNS kita juga PNS, kalaupun kita tidak PNS, Sekdes juga tidak jadi PNS. Jadi masih terbuka peluang. Contohnya saja kementerian, mulai dari yang urus infrastruktur sampai provinsi merupakan PNS, tapi kenapa pemerintahan desa tidak begitu," ungkapnya.

Di dalam proses dua bulan ke depan, Ubai menyatakan, pemerintah berjanji akan melibatkan PPDI untuk merampungkan RUU Desa yang merupakan bagian dari revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Tapi, pemerintah akan terlebih dulu untuk merampungkan peraturan induknya dulu, baru kemudian dikaji apa yang terbaik terkait pengangakatan perangkat desa dalam RUU Desa," ucap Ubai.

Ubai menyadari, permintaan para perangkat desa agar segera diangkat menjadi PNS saat ini belum memungkinkan karena belum ada perangkat yuridis formalnya. "Kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan dalam dua bulan ke depan, kami akan kembali mendatangi Kemdagri," tutur Ubai.

Selama ini, perangkat desa yang bekerja satu atap dengan sekretaris desa tidak pernah mendapatkan kejelasan status. Hal itu pun membuat penghasilan para abdi masyarakat desa ini pun tak tentu. Perangkat desa hanya dibayar dengan tanah bengkok yang merupakan adat turun temurun. Namun, tanah bengkok ini pun tidak selalu ada di seluruh daerah.

Selain tanah bengkok, perangkat desa juga mendapat tambahan hasil (tamsil) yang hanya bisa diambil tiap tiga bulan sekali. Dengan dicapainya kesepakatan antara PPDI dan Mendagri ini, massa yang sudah beraksi sejak pukul 09.00 WIB sontak meluapkan kegembiraannya dengan mengarak sang ketua umum dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

Massa yang sebelumnya sempat ricuh hingga aparat sempat menembakkan menyemprotkan air dari water canon pun berangsur meninggalkan Jalan Medan Merdeka Utara. Saat ini jalan Medan Merdeka Utara sudah terbuka bagi umum.(Kompas)

Untuk Apa Dana Penghematan Subsidi BBM?

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo meminta dukungan komisi VII DPR RI untuk menyetujui rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) tahun depan. Bila tidak, maka dana tambahan yang dibutuhkan atas pembengkakan yang terjadi adalah sebesar Rp7 triliun.

"Angka ini mungkin terjadi bila konsumsi BBM mencapai 42 juta kiloliter. Ini mungkin kombinasi premium dan solar tambahan sekitar Rp7 triliun," kata Menteri Keuangan, Senin 13 Desember 2010.

Untuk itu, kata dia, butuh dukungan Komisi VII agar pengendalian ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Menurutnya, bila kebijakan pengaturan BBM bersubsidi diterapkan pada 2011 diperkirakan penghematan akan mencapai Rp3,8 triliun dari alokasi anggaran BBM, BBN dan LPG sebesar Rp95,9 triliun.

Sementara itu sampai 2013 bila pelaksanaanya bisa secara nasional, maka diperkirakan penghematan itu akan mencapai Rp20,76 triliun, terdiri atas penghematan premium Rp18,66 triliun, dan dari solar Rp2,1 triliun.

Menurut Agus, mengapa pengaturan ini perlu karena saat ini atas penerimaan negara sekitar Rp1000 triliun, besarnya alokasi subsidi mencapai Rp200 triliun (20 persen), sisanya sebesar 34 persen ditransfer ke daerah, 10-15 persen untuk membayar bunga, 20-30 persen untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja tidak terikat.

"Belanja tidak terikat inilah yang kecil sekali. Ini misal dipakai kalau ada apa-apa gempa, musibah, atau masalah sosial yang perlu kita bangun infrastruktur," kata dia.

Beban yang cukup berat ini disampaikan Agus untuk menyadarkan anggota dewan betapa perlunya alokasi dana subsidi ini dialihkan ke yang lebih berguna.

"Sekarang itu kita siapkan Rp100 miliar untuk bencana Yogyakarta saja itu sulit. Kita harus betul-betul jaga karena keterbatasan dana kita," kata dia.(VIVA)