

Bahaya merokok tentu sudah dipahami semua orang, namun sebagian besar dari mereka belum rela berpisah dengan rokoknya. Oleh karena itu para peneliti terus berusaha keras menemukan cara untuk lebih menyadarkan efek merokok bagi pengisapnya. Khususnya untuk perempuan, bagaimana jika rokok itu bisa memengaruhi rona wajahnya?
Kini, peneliti dari University of Staffordshire menggunakan software progresi usia untuk menunjukkan bagaimana raut muka perempuan jika ia berhenti merokok, dan bagaimana jika ia tak mau berhenti merokok. Penelitian yang didanai oleh Stoke-on-Trent Primary Care Trust ini dinilai cukup berhasil, setidaknya melihat dua pertiga dari 47 perempuan partisipan mengatakan akan berhenti merokok sebagai konsekuensi langsungnya.
"Secara umum, perempuan itu sangat peduli dengan pengaruh penuaan pada wajah mereka, dan secara khusus bagaimana pengaruh tambahan dari rokok terhadap kulit mereka," kata pemimpin proyek ini, Profesor Sarah Grogan.
Tentu saja, penelitian tidak berhenti sampai di situ saja. Tim Grogan berencana untuk mengevaluasi kembali para partisipan dalam enam bulan, untuk menentukan kesuksesan teknik ini. Namun, feedback awal membuktikan bahwa teknologi ini perlu digunakan secara lebih luas untuk mencegah bertambahnya jumlah perokok.
"Banyak yang mengalami reaksi kejut secara fisik, salah satunya mual, ketika melihat bagaimana jadinya wajah mereka jika terus merokok," kata Grogan. (kompas)
"Dalam prarencana pembangunan, monorel akan melintasi 14 stasiun perhentian untuk mengangkut penumpang," ujar Kepala Dinas Perhubungan Tangerang Selatan, Agus Mulyadi, Kamis 16 Desember 2010.
Titik-titik stasiun antara lain, Rawa Buntu-Griya Loka-BSD Junction-WTC Serpong-Serpong Times Square-Kota Modern-Tangerang-Mekar Wangi-Garuda-Terminal 1-Terminal 2, dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Stasiun ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Pembangunan jalur Monorel ini merupakan bagian dari rencana pembangunan transportasi makro Tangerang, Depok, dan DKI Jakarta di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan.
"Lintas kota - kabupaten dan lintas propinsi, Banten - DKI. Karena itu Kewenangannya ditarik ke tingkat nasional," ujar Pjs Walikota Tangerang Selatan, Eutik Suarta.
Mengenai anggaran dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Monorel ini, Eutik mengungkapkan masih menjadi materi pembahasan lembaga pemerintahan terkait.
Diharapkan, peningkatan jalur transportasi ini mampu mengantisipasi permasalahan jalur transportasi masyarakat Tangerang Selatan yang disebabkan melonjaknya pertumbuhan penduduk.
Selain masalah transportasi, pada tahun 2011, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memprioritaskan pada penuntasan masalah sampah, pendidikan serta pengangguran. (Viva)
Namun, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dalam keterangan di Jakarta, Rabu malam, 15 Desember 2010, terdapat tiga potensi masalah jika pengaturan BBM bersubsidi dilakukan:
1. Timbulnya pasar gelap BBM bersubsidi. Karena angkutan umum berubah menjadi pengecer BBM, atau ada dugaan 'kongkalikong' di tingkat petugas SPBU dengan konsumen tertentu jika tidak ada pengawas lapangan.
2. Kebangkrutan pengusaha SPBU mitra PT Pertamina, yang diikuti kerugian BUMN minyak itu di sektor hilir, jika kalah bersaing dari sisi harga atau kualitas dengan SPBU asing.
3. Kerugian UKM yang menggunakan kendaraan pelat hitam sebagai modal usahanya.
Untuk mengantisipasi tiga potensi masalah itu, F-PPP mengusulkan hal-hal berikut:
1. Masalah pertama.
- Estimasikan kebutuhan BBM bersubsidi per kabupaten yang di-breakdown kepada setiap SPBU berdasarkan pola penggunaan angkutan umum selama ini.
- Jika terdapat penggunaan yang melampaui estimasi, lakukan penyelidikan kepada SPBU, apakah wajar atau menyimpang. Jika menyimpang, tindak tegas oleh Pertamina dengan mencabut izin SPBU.
- Gunakan kartu kendali, manual atau elektronik. Dengan kartu ini, setiap angkutan umum pengguna BBM bersubsidi dikontrol pembeliannya. Jika melebihi kuota pembelian harian, maka pemilik angkutan umum ditindak tegas.
2. Masalah kedua.
Harus tetap ada proteksi kepada Pertamina sebagai state owned oil company dalam persaingannya dengan SPBU asing, apakah dalam bentuk proteksi perizinan SPBU atau proteksi fiskal.
3. Masalah ketiga.
Dibuat skema pengurangan dampak kerugian kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan kompensasi fiskal tertentu. (Viva)
Dengan diundang-undangkannya RUU ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman serta membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak huni.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenpera dengan agenda pembahasan RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12) sore.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Prof.Ali Khomsan, guru besar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, bekerja sama dengan produsen susu untuk anak, ditemukan 97 persen anak biasa dibawa ke posyandu setiap bulan.
Di posyandu, anak-anak bukan hanya akan mendapatkan imunisasi, tapi juga akan dipantau tumbuh kembangnya. "Peran posyandu sangat besar untuk mencegah gizi buruk dan gizi kurang. Kegiatan penimbangan yang dilakukan secara rutin bisa menemukan kasus-kasus gizi buruk itu dengan lebih cepat," kata Prof.Ali dalam acara peluncuran program Ayo ke Posyandu, Tumbuh Aktif Tanggap di Jakarta (13/12).
Sayangnya, angka kunjungan ke posyandu menurun drastis ketika anak berusia 5 tahun. "Para ibu yang disurvei itu kebanyakan masih memiliki anak batita sehingga mereka rajin ke posyandu sepanjang imunisasi masih diperlukan," kata dosen dari Fakultas Ekologi Manusia IPB ini.
Ia mengatakan, monitoring tumbuh kembang anak seharusnya tetap dilakukan meski mereka sudah lengkap program imunisasi. "Makin sering dibawa ke posyandu, monitoring pola makannya makin baik karena umumnya anak-anak balita sering susah makan," paparnya.
Penelitian yang dilakukan Prof. Ali itu dilakukan tahun 2009-2010 di 9 provinsi yang mencakup 22 kota. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah pengukuran langsung, dengan melibatkan 2.334 responden.
Secara umum, 78 persen anak berada dalam status gizi normal atau baik. Ini berarti masih ada 22 persen anak yang berstatus gizi buruk, lebih tinggi dari angka nasional atau sekitar 18,4 persen menurut Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dilakukan Kementrian Kesehatan RI.(kompas)
Sejak dirintis tahun 1983, hingga saat ini Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) membawa manfaat penting bagi rakyat. Walau sempat "mati suri" di awal tahun 2000, namun kini pemerintah berusaha mengampanyekan posyandu sebagai ujung tombak deteksi dini kesehatan rakyat, khususnya anak-anak.
Di Ibu Kota, revitalisasi Posyandu dilakukan sejak awal tahun 2006. Sejak itu jumlah posyandu yang aktif terus meningkat. Saat ini terdapat 350.000 posyandu, meski yang berfungsi baru sekitar 40 persennya.
Namun, sejauh ini revitalisasi tampaknya masih menemui kendala menyangkut jumlah tenaga medis yang tersedia, fasilitas dan kualitas kader posyandu. Penelitian yang dilakukan Prof.Ali Khomsan, dari Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Nestle Dancow Batita menemukan 80 persen ibu-ibu menganggap penyuluhan di posyandu lemah, baik dari sisi materi atau kualitas penyuluh.
Sebagian besar posyandu juga menempati lokasi seadanya. "Ada yang menggunakan tenda-tenda sederhana, menempati rumah pak lurah atau tempat lain dengan fasilitas terbatas," kata Prof.Ali dalam acara peluncuran program Ayo Ke Posyandu, TAT, di Jakarta (13/12).
Tri Komala, anggota kelompok kerja IV Tim Penggerak Pusat PKK mengatakan, para kader posyandu kebanyakan adalah para relawan yang bekerja sukarela tanpa bayaran. "Meski sukarela namun para kader ini harus menjalankan beberapa program, mulai dari imunisasi hingga pendidikan anak usia dini. Beban dan tanggung jawabnya besar," katanya dalam kesempatan yang sama.
Keberadaan posyandu, menurut Ali, merupakan garda terdepan untuk mencegah bayi gizi buruk dan gizi kurang. "Dengan menimbang anak secara teratur, status gizinya akan terpantau. Bila ada yang status gizinya di bawah, gizinya bisa dipulihkan melalui pemberian makan tambahan. Makin sering anak dibawa ke posyandu, makin besar peluangnya untuk berstatus gizi baik," papar dosen di fakultas ekologi manusia, Departemen Gizi Masyarakat IPB ini.
Ia mengatakan, masa tiga tahun pertama kehidupan bayi adalah masa paling penting dalam pertumbuhannya. Sel otak anak sampai usia 3 tahun akan berkembang baik jika mendapat asupan gizi yang baik. Jika anak mengalami gizi buruk di bawah usia 2 tahun, perkembangan kecerdasannya akan terganggu.
Edukasi para kader
Untuk meningkatkan fungsi posyandu, Nestle Dancow Batita melakukan program Ayo Ke Posyandu, Tumbuh, Aktif, Tanggap, (TAT) sejak tahun 2008. Menurut Rully Gumillar, consumer marketing manager Nestle Dancow, sampai saat ini program tersebut telah menjangkau lebih dari 10.000 kader posyandu di lebih dari 2.000 posyandu di 14 provinsi.
"Kami memberikan edukasi dan pelatihan kepada kader posyandu yang kemudian memberikan penyuluhan dan bantuan kepada para ibu untuk menggunakan 3 tanda TAT guna memantau tumbuh kembang bayinya yang berusia 1-3 tahun," kata Rully.
Selain penyuluhan mengenai pengetahuan nutrisi dasar, kader posyandu juga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya stimulasi batita melalui permainan. "Hasil penelitian kami menemukan kesadaran para ibu untuk memberikan stimulus berupa alat permainan kepada anaknya masih kurang. Sekitar 90 persen responden mengatakan mereka jarang memberi mainan," katanya.
Mayke S.Tedjasaputra, psikolog anak, mengungkapkan, selain asupan gizi yang seimbang, anak juga membutuhkan stimulasi yang tepat. "Permainan dan alat-alat mainan juga penting untuk membuat anak tumbuh aktif dan tanggap," katanya.
Interaksi orangtua dengan anak melalui kegiatan bermain, papar Mayke, akan merangsang pola pikir anak dan juga melatih kecerdasan emosi mereka. "Bermain itu sama pentingnya dengan pendidikan itu sendiri," katanya.(kompas)
Setelah tiga jam melakukan dialog, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Mendagri Gamawan Fauzi akhirnya mencapai kesepakatan. Yakni, Mendagri akan menghilangkan diskriminasi di antara perangkat desa dengan sekretaris desa. Kemungkinan perangkat desa untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun terbuka.
Demikian diungkapkan Ketua Umum PPDI, Ubaidi Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Ada sutau kesepakatan. Dua bulan lagi kami ke sini dengan lima orang delegasi PPDI pusat. Secara nasional kami sepakat tidak ada unsur diskriminasi lagi," ucap Ubai kepada para wartawan.
Mendagri, lanjutnya, beritikad untuk menghilangkan diskriminasi antara sekretaris desa dan perangkat desa dalam hal pengangkatan PNS. "Kalau memang Sekdes jadi PNS kita juga PNS, kalaupun kita tidak PNS, Sekdes juga tidak jadi PNS. Jadi masih terbuka peluang. Contohnya saja kementerian, mulai dari yang urus infrastruktur sampai provinsi merupakan PNS, tapi kenapa pemerintahan desa tidak begitu," ungkapnya.
Di dalam proses dua bulan ke depan, Ubai menyatakan, pemerintah berjanji akan melibatkan PPDI untuk merampungkan RUU Desa yang merupakan bagian dari revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Tapi, pemerintah akan terlebih dulu untuk merampungkan peraturan induknya dulu, baru kemudian dikaji apa yang terbaik terkait pengangakatan perangkat desa dalam RUU Desa," ucap Ubai.
Ubai menyadari, permintaan para perangkat desa agar segera diangkat menjadi PNS saat ini belum memungkinkan karena belum ada perangkat yuridis formalnya. "Kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan dalam dua bulan ke depan, kami akan kembali mendatangi Kemdagri," tutur Ubai.
Selama ini, perangkat desa yang bekerja satu atap dengan sekretaris desa tidak pernah mendapatkan kejelasan status. Hal itu pun membuat penghasilan para abdi masyarakat desa ini pun tak tentu. Perangkat desa hanya dibayar dengan tanah bengkok yang merupakan adat turun temurun. Namun, tanah bengkok ini pun tidak selalu ada di seluruh daerah.
Selain tanah bengkok, perangkat desa juga mendapat tambahan hasil (tamsil) yang hanya bisa diambil tiap tiga bulan sekali. Dengan dicapainya kesepakatan antara PPDI dan Mendagri ini, massa yang sudah beraksi sejak pukul 09.00 WIB sontak meluapkan kegembiraannya dengan mengarak sang ketua umum dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya".
Massa yang sebelumnya sempat ricuh hingga aparat sempat menembakkan menyemprotkan air dari water canon pun berangsur meninggalkan Jalan Medan Merdeka Utara. Saat ini jalan Medan Merdeka Utara sudah terbuka bagi umum.(Kompas)
"Angka ini mungkin terjadi bila konsumsi BBM mencapai 42 juta kiloliter. Ini mungkin kombinasi premium dan solar tambahan sekitar Rp7 triliun," kata Menteri Keuangan, Senin 13 Desember 2010.
Untuk itu, kata dia, butuh dukungan Komisi VII agar pengendalian ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Menurutnya, bila kebijakan pengaturan BBM bersubsidi diterapkan pada 2011 diperkirakan penghematan akan mencapai Rp3,8 triliun dari alokasi anggaran BBM, BBN dan LPG sebesar Rp95,9 triliun.
Sementara itu sampai 2013 bila pelaksanaanya bisa secara nasional, maka diperkirakan penghematan itu akan mencapai Rp20,76 triliun, terdiri atas penghematan premium Rp18,66 triliun, dan dari solar Rp2,1 triliun.
Menurut Agus, mengapa pengaturan ini perlu karena saat ini atas penerimaan negara sekitar Rp1000 triliun, besarnya alokasi subsidi mencapai Rp200 triliun (20 persen), sisanya sebesar 34 persen ditransfer ke daerah, 10-15 persen untuk membayar bunga, 20-30 persen untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja tidak terikat.
"Belanja tidak terikat inilah yang kecil sekali. Ini misal dipakai kalau ada apa-apa gempa, musibah, atau masalah sosial yang perlu kita bangun infrastruktur," kata dia.
Beban yang cukup berat ini disampaikan Agus untuk menyadarkan anggota dewan betapa perlunya alokasi dana subsidi ini dialihkan ke yang lebih berguna.
"Sekarang itu kita siapkan Rp100 miliar untuk bencana Yogyakarta saja itu sulit. Kita harus betul-betul jaga karena keterbatasan dana kita," kata dia.(VIVA)
Rencananya alat chip "Electronic Law Enforcement" akan 'ditanam' di spion atau bagasi mobil. "Namun tidak tertutup kemungkinan dipasang di bagian lain," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin 13 Desember 2010.
Menurutnya alat chip tersebut akan lebih aman jika 'ditanam' di bagian spion atau bagasi mobil. "Dua lokasi itu tidak akan mengganggu kinerja sensor, sehingga memudahkan penditeksian," imbuhnya.
Ia menjelaskan alat chip itu nantinya tidak boleh dipasang di bagian mesin mobil. Pasalnya kinerja chip akan terganggu jika posisinya berada dekat dengan mesin. "Alat sensornya akan sulit membaca chip, sehingga chip akan rentan rusak," tegas dia.
Ditambahkannya, alat chip akan rusak dengan sendirinya jika sewaktu-waktu dipindahkan dari tempat sebelumnya. "Jadi kalau dipasang di dalam spion, kemudian spionnya dilepas atau dicuri, alat chip itu akan rusak dan tidak akan bisa digunakan lagi untuk kendaraan lainnya," jelas Royke.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya rencananya akan memberikan 5.000 chip secara gratis kepada pengendara melalui bank. "Kalau tidak gratis, harga pasarannya sekitar Rp300 ribu," kata Royke.
Menurut Pri Agung, yang juga Direktur ReforMiner Institute, infrastruktur dan pendukung pembatasan BBM belum memadai. Dari sekitar 2.800 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa-Bali, hanya 35 persen saja yang sudah siap dengan tanki dan dispenser BBM nonsubsidi.
"Dari keterangan Pertamina pun diketahui bahwa dari 600 SPBU di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), 200 di antaranya belum siap mendistribusikan BBM nonsubsidi," kata Pri Agung, Senin 13 Desember 2010.
Dengan kondisi seperti itu, Pri Agung mengatakan, rencana pembatasan BBM bersubsidi belum dapat diterapkan serempak secara nasional mulai 1 Januari 2011. "Yang paling mungkin hanya di Jabodetabek, itu pun juga harus dibarengi dengan gerak cepat membenahi 200 SPBU." ujarnya.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan dua opsi, pertama melarang semua mobil pelat hitam yang diproduksi 2005 atau lebih baru menggunakan premium dan solar. Kedua melarang semua mobil pelat hitam tanpa ada batasan tahun.
Dari kedua skenario tersebut, sepeda motor dan kendaraan umum akan tetap diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi. "Sepertinya pemerintah sudah condong pada opsi kedua," katanya.
Kajian ReforMiner Institute, jika diterapkan serempak secara nasional, opsi pertama berpotensi menekan volume konsumsi BBM bersubsidi, khususnya bensin Premium, hingga 7,08 juta kiloliter per tahun, atau kurang lebih setara dengan penghematan Rp10,6 triliun anggaran subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Opsi kedua berpotensi mengurangi volume Premium 11,7 juta kiloliter per tahun, atau kurang lebih bisa menghemat Rp17,6 triliun. Tentunya, bila opsi ini diterapkan di seluruh Nusantara.
"Dalam implementasi di lapangan, opsi kedua relatif jauh lebih sederhana dibandingkan opsi pertama," katanya. Sebab pemerintah tidak memerlukan identifikasi atau pembedaan kendaraan berdasarkan tahun.
Masalahnya, menurut Pri Agung, bila pembatasan BBM hanya dilakukan di Jabodetabek, volume konsumsi BBM bersubsidi yang dapat ditekan pada 2011 pun jelas tidak dapat mencapai 7-11 juta kilo liter, melainkan hanya 500 ribu kilo liter saja.
"Angka ini jika dibandingkan dengan potensi dampak sosial ekonominya yang mungkin timbul, seperti inflasi, kelangkaan, ketidakadilan, kiranya sangat tidak signifikan," ujarnya. "Keputusan ini tampaknya patut ditinjau ulang secara lebih saksama."(VIVA)